oleh

Merasa Difitnah Dalam Kasus Dugaan Reklamasi, Burhaman Nyatakan Banding

>

Barru, Lintas Kompas- Merasa difitnah terlibat pada kasus melakukan kegiatan membuat pondasi, menimbun dan memagar tanpa izin, terdakwa Burhaman secara tegas menyatakan banding.

Inilah lokasi Yang ditempati Jamal Tajuddin sudah puluhan tahun, dan diduga H.Burhaman yang difitnah melakukan Reklamasi sampai bergulir dipersidangan ke Pengadilan Negeri Barru

Sebagaimana diketahui, sidang putusan kasus dugaan membuat pondasi, menimbun dan pagar seng yang melibatkan mantan Kapolres Barru, AKBP (P) Burhaman, berlangsung virtual di Pengadilan Negeri Barru, Selasa lalu (20/10).

Oleh Majelis Hakim yang diketuai Cahyono Riza Ardianto, Terdakwa Burhaman divonis satu tahun denda 1 M atau diganti satu bulan kurungan.

Dalam sidang virtual yang berlangsung sekira satu jam ini majelis hakim posisi duduknya berada di Pengadilan Negeri Barru sementara jaksa dan terdakwa posisi duduknya berada di Kejaksaan Negeri Barru.

Dalam amar putusan Majelis Hakim disebutkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman selama satu tahun denda satu miliar rupiah.

Jika denda tidak dibayar maka diganti dengan satu bulan kurungan.

Mendengar putusan hakim terdakwa H. Burhaman langsung menyatakan banding karena merasa difitnah mengingat kegiatan reklamasi telah jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang kriterianya sebagai berikut :

1. Luas paling sedikit 25 Ha atau 250.000 m², sedangkan menurut Jamal Tajuddin, luas tanah miliknya hanya 3000 m² dimana yang telah dibangunkan 3 buah rumah yang berdiri puluhan tahun lalu sisanya itulah yg dipondasi

2. Timbunan paling sedikit 500.000 m³ sedangkan menurut Jamal Tajuddin tanah timbunan yang digunakannya tidak mencapai angka 100 kubik

3. Panjang pantai paling sedikit 50 meter ke pantai sedangkan faktanya Jamal Tajuddin selama puluhan tahun hanya menempati 12 meter. Sisanya ke belakang 8 meter sisa tanahnya 8 meter dari pinggir pantai itulah yang dipondasi

Sementara itu, JPU Arie Sabri Salahuddin, SH., MH. bersama Muhaimin SH., dan Putri SH., MH. serta Andi Syahrir, SH. MH. dalam dakwaannya menuntut terdakwa hanya dengan satu pasal yakni “kegiatan” sehingga tidak jelas jenis kegiatan apa yang dimaksud oleh JPU.

Menurut Kuasa Hukum Dari Pihak DR H.Burhaman, Ikmal Arif, SH MH mengatakan Terkait izin, menurut terdakwa Burhaman harus dibuktikan dahulu kegiatan apa yang dilakukan yang memerlukan izin, katanya.

“Biasanya jika ada jenis kegiatan membangun rumah baru berarti IMB yang harus diurus, ” ucapnya kepada Lintas Kompas dalam relisnya.

Ikmal Arif menjelaskan bahwa Burhaman sama sekali tidak mengerti kegiatan yang dimaksud karena menurut tidak pernah melakukan kegiatan di belakang rumah orang lain termasuk di belakang rumah Jamal Tajuddin.

Hal tersebut diperkuat oleh fakta di persidangan yang secara terang benderang Jamal Tajuddin yang notabene pemiliknya mengakui melakukan kegiatan pondasi menimbun dan memagar seng lahan miliknya.

Bahkan Burhaman di dalam persidangan sempat menyampaikan kepada JPU maupun Majelis Hakim memohon ditunjukkan kegiatan yang dimaksud karena dirinya sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan seperti yang didakwakan JPU dan divoniskan Majelis Hakim.

Jadi perlu diperjelas bahwa penafsiran JPU dan Majelis Hakim bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 Saksi Jamal Tajuddin sudah saling mengenal dengan terdakwa saat terdakwa menjabat sebagai Kabag Binamitra Polres Barru tahun 2008, ungkap Ikmal Arif.

Jamal Tajuddin pernah membawakan sporadik di Rumah Makan Mallusetasi Jalan Poros Barru-Makassar dengan maksud meminta agar sebagian lokasinya dibangunkan Mushollah.

Terdakwa saat itu meminta Jamal Tajuddin menyelesaikan seluruh administrasinya di desa dan di kecamatan sekaligus berpesan jika sudah selesai suratnya yang dimaksud maka barulah akan dikomunikasikan kembali.

Alhasil setelah dibicarakan dengan keluarga niat baik membangun mushollah disepakati dengan catatan setelah kepala desa menandatangani sporadik dan menyelesaikan pembayaran PBB di kecamatan.

Namun tidak berselang lama keluarga menyampaikan bahwa rencana membangun musholla di Barru dibatalkan saja dan selanjutnya diusulkan untuk membangun mushola di Makassar karena alasan jangan sampai pindah tugas

Sehingga sesuai komunikasi dengan Jamal Tajuddin pada tanggal 24 April 2019, Jamal Tajuddin membuat lagi sporadik yang kembali ditandatangani oleh Kepala Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Begitupun pengurusan di BPN Barru yang telanjur diurus juga dibatalkan dan ditarik semua aslinya.

Namun foto copy tersimpan di BPN Barru dan 40 hari kemudian datanglah Anggota Ditreskrimsus Polda Sulsel ke BPN Barru yang selanjutnya menyita foto copy surat tersebut.

Berdasar foto copy itulah yang dijadikan bukti oleh penyidik, JPU hingga vonis Majelis Hakim.

Sedangkan Ipda Arman dan Bripka Burhan mencari orang dan menyuruh melaporkan Burhaman dengan alasan bahwa di dalam kata-kata sporadik foto copy yang didapat di BPN Barru terdapat tulisan penguasaan fisik.

Di sinilah awal salahnya “salah kaprah salah paham dan salah pengertian” dikiranya kata kata penguasaan fisik dianggap bahwa Kapolres Barru sudah menguasai fisik kalau ada kegiatan berarti dialah yang melakukan kegiatan pondasi menimbun dan memagar seng.

Padahal Burhaman yang secara tegas bahkan bersumpah tidak pernah menguasai secara fisik hingga skarang ini.

Hanya format sporadik bunyinya seperti itu tetapi diartikan lain oleh penyidik dan JPU termasuk Majelis Hakim, karena atas kesalahan pengertian maka pada tanggal 15 Mei 2019, Pelapor Ahmad Mansi disuruh melapor di SPKT POLDA Sulsel.

Berkas laporan Kapolres Barru tersebut langsung dinaikan statusnya kepenyidikan dan Burhaman dijadikan tersangka tanpa melalui proses penyelidikan sebagai mana yang diatur dalam KUHAP.

Setelah memeriksa semua tetangga Jamal Tajuddin sebanyak 19 orang tidak ada yang melihat Kapolres Barru melakukan aktivitas di TKP yang dimaksud.

Bahkan pemilik rumah diatas lokasi tersebut mengakui melakukan kegiatan penimbunan dan pemagaran tetapi karena kasus itu sudah telanjur naik status kepenyidikan dan penetapan tersangka.

Akibatnya, delapan bulan Burhaman menyandang status tersangka dan tetap menjabat Kapolres Barru.

Awalnya Burhaman tidak ambil pusing terkait statusnya sebagai tersangka karena menurutnya semua itu tidak benar dan penuh dengan rekayasa serta pembohongan publik sehingga perkara itu berlarut-larut sampai satu tahun lebih. (**)

Editor : A.AR.Rakhmansya/Asrat Tella/H.Sakkar/Andi A Effendy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lintas Terkini